Hukum Indonesia: Antara Tegas dan Tergoda, Benarkah Berwajah Dua

Kalau hukum itu manusia, mungkin dia seperti teman yang plin-plan: hari ini janji, besok ingkar. Dan inilah yang jadi sorotan Najwa Shihab: hukum kita sering terlihat punya dua wajah. Kadang tampil gagah melawan pelanggaran, tapi tak jarang ciut ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sebagai rakyat, kita tentu butuh kepastian hukum, bukan kepastian “siapa yang dekat dengan siapa”. Artikel ini akan membawa kamu memahami kenapa penegakan hukum di Indonesia dinilai inkonsisten, apa dampaknya buat kehidupan kita, dan bagaimana seharusnya hukum bisa kembali jadi tumpuan harapan.

1. Inkonsistensi yang Mengganggu
Najwa menggarisbawahi kontradiksi: hukum bisa menindak cepat kasus kecil, tapi lambat bila menyentuh lingkaran elit. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

2. Faktor Penyebab “Dua Wajah”

• Kepentingan politik: hukum sering jadi senjata dalam kontestasi kekuasaan.

• Lemahnya kontrol internal: institusi hukum masih kurang akuntabel.

• Budaya patronase: siapa kenal siapa masih menentukan proses hukum.

3. Dampak Nyata
Masyarakat kehilangan kepercayaan. Generasi muda bisa tumbuh dengan sinisme: “buat apa jujur kalau hukum bisa dibeli?” Ini berbahaya, karena keadilan seharusnya jadi nilai dasar bangsa.

4. Respon Publik dan Media
Najwa tidak sendirian. Banyak akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil mengamini pandangannya. Media sosial jadi ruang kritik, tanda bahwa publik sudah muak dengan wajah ganda hukum.

Solusi & Penutup

Bagaimana jalan keluarnya?

• Perkuat pengawasan independen: lembaga hukum harus diawasi masyarakat sipil.

• Budaya hukum baru: mulai dari pendidikan, anak muda harus dididik pentingnya keadilan.

• Keteladanan pemimpin: tanpa teladan, reformasi hukum hanya jargon.

Hukum yang berwajah ganda bukan sekadar masalah teknis, tapi soal moral bangsa. Kalau kita ingin Indonesia lebih adil, hukum harus jadi wajah tunggal: jujur, tegas, dan berpihak pada kebenaran. Mari kita tuntut itu bersama.